Ironi kian menebal saat data dibuka per sektor. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menduduki puncak daftar hitam. Di lingkungan ini, ditemukan 1.299 unit kendaraan yang pajaknya masih berstatus “merah”, menyumbang hampir separuh dari total tunggakan ASN se-Kabupaten Kuningan.
Dicky menyebutkan, meski operasi ini sempat memicu kegaduhan internal, dampaknya cukup instan secara psikologis. Sejak stiker-stiker itu mulai menghiasi kendaraan di parkiran dinas pada awal Desember, arus pembayaran pajak di kantor Samsat Kuningan melonjak signifikan, terutama dari kalangan pegawai negeri. Realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini merangkak naik menyentuh 49,59 miliar atau mendekati 90 persen dari target tahunan.
Namun, di balik aksi tempel stiker itu, muncul pembelaan klasik dari para ASN. Dicky mengungkapkan, banyak pegawai berdalih kendaraan tersebut sudah lama dijual namun belum dilakukan proses balik nama atau pemblokiran dokumen. Akibatnya, secara administrasi, dosa pajak tetap mengalir ke nama ASN yang bersangkutan.
“Kami menemukan banyak kasus administrasi yang belum update. Kendaraan sudah berpindah tangan, tapi secara fiskal masih nyantol di nama ASN. Kami minta mereka segera melakukan blokir. Ini PR besar untuk akurasi data kita ke depan,” tambah Dicky.
Langkah berani Bappenda “menguliti” borok di internal Pemkab Kuningan ini mengirimkan pesan tajam. Di tengah upaya daerah mengencangkan ikat pinggang fiskal, tidak ada ruang bagi mereka yang menikmati fasilitas negara namun abai pada kewajiban. Jika birokrasi ingin dihormati rakyat, keteladanan harus dimulai dari parkiran kantor dinas sendiri, bukan hanya kutipan manis di spanduk-spanduk hari besar. (ali)
