Pemprov Jabar kini juga mengembangkan Surabi 3.0 (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi), sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja reformasi birokrasi secara lebih terukur dan cepat.
Evaluasi lewat Surabi 3.0 dijadwalkan berlangsung sejak Juli 2025 hingga Februari 2026, dengan asisten administrasi umum bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaannya di masing-masing perangkat daerah.
“Dengan Surabi 3.0, kita ingin memastikan tidak ada lagi disparitas antarwilayah. Semua perangkat daerah harus bergerak serempak,” kata Kusmana.
Ia optimistis, dengan penguatan koordinasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta adaptif, Jawa Barat bisa menjadi contoh nasional dalam reformasi birokrasi.
“Jika birokrasi bekerja dengan baik, dampaknya nyata bagi warga. Pelayanan publik lebih cepat, kebijakan tepat sasaran, dan pembangunan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. (Beng)
Sumber : https://www.jabarprov.go.id/
