”Mutasi ini merupakan suatu kebutuhan, apalagi sekarang banyak kekosongan di eselon 2,3, dan 4. Maka saya menghimbau kepada Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan itu dengan mutasi, karena jabatan yang kosong itu kan strategis, yang pasti itu akan mengurangi pelayanan masyarakat,” ujar Zul, kepada Cikalpedia di ruang kerjanya, Selasa, (16/12/2025).
Menurutnya, mutasi merupakan bentuk perbaikan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Karena itu pihaknya meminta proses mutasi harus menempatkan jabatan sesuai keahlian atau kopetensi yang dimiliki. Dengan kata lain, Zul menegaskan supaya Bupati Kuningan tidak mengedepankan aspek politis.
”Dudukanlah seseorang itu sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, karena seseorang yang berjalan dengan basic keahliannya akan mudah,” tambahnya.
Zul juga berharap, mutasi dilakukan dengan sistem meritokrasi. Jabatan-jabatan strategis harus diduduki oleh pejabat yang profesional, berkapasitas unggul, dan tidak berdasarkan kekayaan, koneksi, atau latar belakang sosial yang sama.
”Spirit mutasi untuk memperbaiki kinerja dan sinergitas pemerintah daerah. Karenanya harus dilakukan secara profesional, menggunakan sistem meritokrasi agar para pegawai bisa berkarya mempunyai masa depan yang jelas,” pungkasnya.
Sementara itu, dari berita sebelumnya, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemda akan dilakukan di tahun 2026. Selain mengisi kekosongan jabatan, mutasi merupakan sebuah kebutuhan sebagai pengembangan karir dan peningkatan individu.
Ia juga memastikan, kebijakan mutasi dan rotasi akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prinsip meritokrasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi akan menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. (Icu)
Jelang Mutasi Pejabat, Ketua DPR Ingatkan Bupati
