Di tingkat pusat, Kemendagri berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pemacu bagi seluruh pemerintah daerah. Bukan saja untuk memenuhi standar teknis penanganan pengaduan, tetapi juga mengembangkan budaya birokrasi yang lebih responsif. Kemendagri menyatakan tetap berkomitmen menyediakan pendampingan, khususnya dalam integrasi platform, penggunaan instrumen evaluasi, dan peningkatan kapasitas SDM yang menangani keluhan warga.
Bagi Pemerintah Kota Banjar, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif. Ini dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik, memperluas akses kanal pengaduan, dan meningkatkan kualitas respons terhadap setiap keluhan warga. Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap hak memperoleh layanan yang baik, kemampuan daerah merespons aduan secara profesional menjadi ujian penting keberpihakan pemerintah kepada warganya.
Dengan status baru sebagai salah satu dari sedikit daerah berkategori “Baik” dalam pengelolaan pengaduan, Kota Banjar kini menghadapi tantangan lebih besar: mempertahankan capaian sekaligus meningkatkan standar agar pelayanan publik benar-benar menjadi ruang di mana suara warga tidak hanya didengar, tetapi ditindaklanjuti secara nyata. (red)
Sumber : Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar
