KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajak masyarakat memberikan data yang akurat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dipastikan bertujuan memotret kondisi perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun evaluasi bantuan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, mengatakan hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah program pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Data adalah pondasi perencanaan. Kalau pondasinya baik, maka kebijakan yang dibangun di atasnya juga akan lebih tepat sasaran. Karena itu kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi riil di Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Menurut Purwadi, sensus tersebut akan memetakan struktur perekonomian daerah secara lebih lengkap, mulai dari sektor usaha yang berkembang, jumlah pelaku usaha, hingga pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat.
Data itu nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sektor yang perlu mendapat perhatian lebih, termasuk dalam menyusun program pemberdayaan UMKM.
“Kalau nanti terlihat ekonomi digital berkembang pesat, misalnya, maka pemerintah bisa menyiapkan program yang lebih tepat, baik berupa pelatihan, pendampingan, maupun dukungan pemasaran. Program pembangunan akan disusun berdasarkan kebutuhan yang terlihat dari data,” katanya.
Purwadi juga menepis kekhawatiran sebagian masyarakat yang mengaitkan sensus dengan penarikan pajak baru atau pencabutan bantuan sosial.
“Ini hanya untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan pembebanan pajak ataupun bantuan sosial. Data yang dikumpulkan dilindungi undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya agar hasil sensus benar-benar mencerminkan keadaan ekonomi di lapangan.
“Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga keakuratannya sangat penting,” pungkas Purwadi.
Pemkab Kuningan, lanjutnya, akan terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui koordinasi dengan BPS dan pemerintah wilayah agar proses pendataan berjalan lancar serta menghasilkan basis data yang berkualitas.***
