JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, Agus Toyib, dimintai klarifikasi oleh Komnas HAM RI atas pembatalan kegiatan Jalsah Salanah yang digelar Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Klarifikasi berlangsung di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Pertemuan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kuningan, perwakilan Kementerian Agama, Pj Sekda, Asisten Pemerintahan Setda, Kepala Badan Kesbangpol, dan Ketua MUI Kuningan. Delegasi disambut langsung oleh Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing.
Komnas HAM menyebut menerima aduan dari masyarakat atas pelarangan kegiatan keagamaan tahunan Jalsah Salanah yang rencananya diikuti 8.000 jemaah Ahmadiyah dari berbagai daerah di Desa Manislor, Jalaksana.
“Jemaah Ahmadiyah mengaku telah mengantongi izin dari kepala desa dan menyampaikan pemberitahuan ke camat. Namun, ternyata belum ada izin ke kepolisian maupun TNI,” kata Uli.
Hal itu dibenarkan Dandim 0615/Kuningan, yang menyebut bahwa koordinasi lintas institusi tidak berjalan optimal. “Kegiatan sebesar ini semestinya melibatkan perencanaan dan komunikasi yang menyeluruh,” ujarnya.
Pj Bupati Kuningan Agus Toyib menegaskan bahwa pemberitahuan kegiatan hanya disampaikan secara lisan ke camat, tanpa dokumen resmi ke kepolisian. Ia juga menyebut waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan penetapan hasil Pilkada 2024, menjadi pertimbangan utama pembatalan.
“Langkah pembatalan bukan soal agama atau keyakinan, tapi semata demi menjaga kondusifitas daerah,” ujar Agus.
Agus juga menyebut telah menerima surat resmi dari Ketua Pengurus Jemaah Manislor bernomor 065/ketua/XII/2024, tertanggal 6 Desember 2024, yang menyatakan pembatalan kegiatan oleh pihak penyelenggara sendiri.
Komnas HAM pun mengapresiasi langkah persuasif Pemkab Kuningan dan Forkopimda. “Keterangan ini akan kami jadikan dasar untuk mengambil langkah selanjutnya terkait jaminan kebebasan beragama dan keamanan daerah,” kata Uli. (ali)
