KUNINGAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan menilai cita-cita kemerdekaan yang seharusnya menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta pelayanan publik yang bermartabat, hingga kini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kuningan.
Dalam kacamata PMII Kuningan, tata kelola sumber daya daerah masih lemah, mulai dari maraknya tambang ilegal, sumur artesis tanpa kontribusi ke PAD, peredaran wifi illegal, pedagang kecil masih berjuang sendiri, sampai kekosongan jabatan Sekretaris Daerah.
“Kemerdekaan masih menjadi seremoni tahunan. Belum menjadi pengingat, apakah cita-cita kemerdekaan sudah benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat Kuningan,” kata Ketua Umum PMII Kuningan, Dhika Purbaya, Senin (18/8).
Di bidang pendidikan, Dhika menerangkan, sistem zonasi masih menyisakan masalah yakni keterbatasan akses pendidikan masih dirasakan masyarakat. Masih ada anak-anak yang gagal melanjutkan sekolah akibat keterbatasan daya tamping sekolah di lingkungannya.
Selain itu, praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh oknum sekolah dan penerbit tertentu menambah beban orang tua siswa. Pendidikan yang semestinya menjadi ruang pembebasan, saat ini justru sebaliknya.
“Seharusnya pendidikan menjadi ruang pembebasan, bukan ladang bisnis,” tegas Dhika.
