KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperoleh apresiasi dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI atas komitmen dan praktik baiknya dalam membangun daerah yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini mengemuka dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kuningan Islamic Center (KIC), belum lama ini.
Komisioner KND, Jona Aman Damanik, yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan inklusi di tingkat daerah. “Kami melihat praktik baik sudah berjalan di Kuningan. Harapan kami, lahir regulasi dan program baru yang semakin memperluas akses bagi penyandang disabilitas agar mereka benar-benar menjadi bagian aktif pembangunan,” ujarnya.
Sementara, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam isu ini. Ia membeberkan sejumlah program nyata yang telah dijalankan.
“Alhamdulillah, ada dukungan dari anggota DPR RI berupa beasiswa untuk siswa berkebutuhan khusus. Pemkab juga telah melatih penyandang disabilitas di bidang pelayanan hotel dan kafe. Upaya ini akan terus berlanjut sebagai bentuk keberpihakan kami agar mereka semakin mandiri,” ungkapnya.
Salah satu bukti komitmen tersebut adalah pencanangan program “Sadulur Disabilitas” di SLB Negeri Taruna Mandiri, Kecamatan Cilimus. Dalam kegiatan serentak se-Jawa Barat itu, puluhan siswa penyandang disabilitas menerima langsung dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KIA, KTP, hingga Akta Lahir.
Komitmen inklusif diwujudkan melalui dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah. Seperti disampaikan Pj. Sekretaris Daerah, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., bahwa Kuningan akan memperkuat layanan inklusi lintas sektor. “Pemerintah daerah hadir untuk memastikan keberlanjutan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang. Jangan ada satupun warga yang tertinggal,” tegasnya.
