BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Kuningan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Prosesi penyerahan berlangsung di Auditorium BPK Jabar dan dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat.
Dokumen LKPD ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56.
“Kami berharap BPK terus memberikan arahan agar kualitas laporan keuangan Kabupaten Kuningan semakin baik dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa kembali diraih,” ujar Iip dalam sambutannya.
Kepala Perwakilan BPK RI Jabar, Sudarminto Eko Putra, menerima langsung dokumen dari Kabupaten Kuningan. Iip hadir bersama Kepala BPKAD Asep Taufik Rohman dan Inspektur Kabupaten Deniawan.
Kabupaten Kuningan masuk dalam gelombang penyerahan kelima bersama Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutannya mewakili seluruh kepala daerah yang hadir, Iip menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia juga menegaskan komitmen Kuningan dalam mempertahankan predikat WTP yang telah diraih beberapa tahun terakhir.
“LKPD bukan hanya soal laporan, tapi juga cerminan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu, komitmen untuk menyusun laporan secara tepat waktu dan sesuai regulasi adalah bagian dari budaya birokrasi yang profesional,” tegas Iip.
Penyerahan LKPD ini menandai langkah awal proses audit yang akan dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan selama tahun 2023. (ali)
