“Ada banyak hal yang mereka lontarkan, mulai dari dana Covid-19 hingga tuduhan bahwa 70 persen Puskesmas tidak kondusif. Saya kira ini perlu data yang jelas, bukan sekadar opini,” ujar Susi saat dikonfirmasi usai pertemuan.
Ia menegaskan, sistem pelayanan Puskesmas sudah didelegasikan kepada masing-masing kepala Puskesmas, dan tidak bisa serta-merta diklaim bermasalah tanpa indikator yang terukur.
“Menyebut kami antek-antek siapa, tuduhan semacam itu harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua orang punya hak berpendapat, tapi kami juga punya hak menjawab dan membela diri,” tambahnya.
Aspirasi Diwarnai Pengamanan Ketat
Pantauan di lapangan menunjukkan, aksi penyampaian aspirasi ini berlangsung dalam pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan. Tidak ada ketegangan berarti selama berlangsungnya pertemuan, dan rombongan KORAKAP membubarkan diri secara tertib setelah berdialog sekitar 30 menit dengan jajaran Dinkes.
Dugaan korupsi dana BOK ini diperkirakan akan berbuntut panjang, terlebih jika DPRD Kuningan memutuskan membentuk tim investigasi atau pansus. Sorotan publik terhadap transparansi anggaran di sektor kesehatan pun kembali mengemuka, di tengah kebutuhan layanan yang semakin kompleks pasca-pandemi.
