“Selama ini masyarakat dan aparatur disuguhi narasi bahwa anggaran sedang dalam tekanan hebat. Pencairan GU macet hingga operasional SKPD terganggu. Jadi, kalau tiba-tiba Pemkab mampu melunasi TPP dan THR dalam jumlah masif, ini tentu menjadi ‘obat’ yang mengejutkan,” sindirnya.
Mendesak Transparansi Sumber Dana
Mang Ewo mendesak Kepala BPKAD untuk tidak sekadar memberikan pernyataan normatif. Publik, menurutnya, berhak mengetahui dari mana sumber dana segar itu berasal secara mendetail. Keterbukaan ini krusial untuk menepis spekulasi liar mengenai adanya “aksi geser” anggaran yang tidak sehat.
Ia khawatir, kemandirian bayar THR ini merupakan hasil dari pengalihan alokasi program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah atau sektor pelayanan kesehatan.
“Alangkah elok jika dijelaskan secara rinci sumber anggarannya. Jangan sampai publik berburuk sangka bahwa uang itu didapat dari menunda rehabilitasi jalan atau memotong program yang bersentuhan dengan kebutuhan mendasar masyarakat,” tegas Mang Ewo.
Baginya, akuntabilitas bukan sekadar angka yang terlunasi, melainkan kejujuran dalam prioritas belanja. Tanpa penjelasan yang terang benderang, klaim prestasi fiskal ini hanya akan dianggap sebagai upaya menjaga citra politik di tengah kondisi keuangan daerah yang sebenarnya masih tertatih. (red)