KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam perbincangan publik. Hal itu, dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan, mulai dari keracunan hingga makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Belum lama ini, masalah yang muncul akibat program itu membuat Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menangis dan meminta maaf kepada masyarakat Indoensia.
‎
‎Mengenai hal itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Konferensi Cabang Himpunan Mahasiswa Islam yang bertempat di Gedung DPRD Kuningan, Sabtu, (27/9).
‎
‎Menurutnya, DPRD sebagai peran pengawasan penting untuk mengawal berjalannya program tersebut. Pihaknya juga mengakui tidak termasuk dalam Tim Satgas yang belum lama ini di kukuhkan.
‎
‎”Kami kan melekat dengan peran pengawasan tersendiri, kita punya alat kelengkapan Dewan yaitu alat kelengkapan dalam pengawasan, bahkan tiap hari kami melakukan pengawasan ke setiap dapur yang ada di Kuningan,” ujarnya.
‎
‎Lebib lanjut, menurutnya langkah yang dilakukan oleh DPRD Kuningan dalam aspek pengawasan langsung mengecek ke setiap dapur, terutama pengecekan produk yang akan disalurkan kepada peserta didik.
‎
‎”Tidak hanya ke dapur, kami juga mengecek keberlangsungan program MBG, terutama dengan komisi 4 yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan, saya juga pernah langsung datang,” lanjutnya.
‎
Pihaknya menilai dengan adanya sidak ke lapangan, langkah yang preventif itu diharapkan mampu meminimalisir berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. DPRD Kuningan, lanjutnya, tidak ingin kecolongan apabila masih ditemukan makanan yang tidak sesuai standar gizi maupun kelayakan konsumsi.‎
‎
‎”Bukan koordinasi dengan pihak SPPI, tapi kami langsung datang ke setiap dapur. Misalnya, Kecamatan Madirancan sudah kami datangi, dan rencana kami akan datangi lagi dapur-dapur yang lainnya,” pungkasnya.
‎
‎Dengan demikian, DPRD Kuningan menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan bukan sekedar formalitas, melainkan upaya nyata untuk memastikan keberlangsungan program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat. (Icu)
