KUNINGAN — Aula SMK Negeri 3 Kuningan, Senin (26/1/2026), tidak diisi deru mesin praktik atau presentasi kejuruan seperti biasanya. Ratusan siswa duduk berhadapan dengan topik yang kerap dianggap jauh dari dunia mereka: demokrasi, politik, dan masa depan partisipasi warga negara. Kehadiran Hj. Ika Siti Rahmatika, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, melalui program “DPRD Mengabdi Dalam Pendidikan Demokrasi”, menandai upaya membawa pendidikan politik ke ruang kelas tempat yang kini dipandang sebagai medan baru melawan apatisme pemilih muda.
Di tengah banjir informasi digital, generasi Z menghadapi paradoks: akses informasi melimpah, tetapi literasi politik minim. Hoaks, narasi sinis terhadap lembaga negara, dan persepsi bahwa politik tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mendorong sebagian pemilih pemula memilih golput. Fenomena ini menjadi alarm bagi kualitas demokrasi di masa depan.
Ika menegaskan bahwa pendidikan demokrasi tidak boleh berhenti pada teori kewarganegaraan. Ia harus hadir sebagai pengalaman belajar yang konkret dan relevan dengan kehidupan siswa.
“Demokrasi bukan hanya soal mencoblos saat pemilu. Ini tentang cara berpikir, menghargai perbedaan, dan berani menyuarakan kepentingan bersama,” ujarnya di hadapan para pelajar.
Dalam pemaparannya, ia memperkenalkan fungsi legislatif legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini bertujuan meruntuhkan kesan bahwa DPRD adalah institusi yang jauh dan elitis. Bagi siswa, memahami bagaimana kebijakan lahir dan diawasi menjadi pintu masuk untuk melihat bahwa politik memiliki dampak nyata, mulai dari pendidikan hingga lapangan kerja.
Salah satu sorotan utama adalah peran media sosial dalam membentuk persepsi politik. Ika mengingatkan bahwa ruang digital sering menjadi ladang subur disinformasi yang merusak kepercayaan publik. Karena itu, ia mendorong siswa untuk menjadi pengguna media yang kritis: memverifikasi informasi, menolak provokasi, dan tidak mudah terjebak dalam polarisasi.
Sekolah, menurutnya, merupakan laboratorium demokrasi paling dekat. Pemilihan ketua OSIS, musyawarah kelas, hingga diskusi organisasi siswa adalah praktik nyata partisipasi dan akuntabilitas. Dari proses kecil inilah, kesadaran politik tumbuh sebagai kebiasaan, bukan kewajiban.
Kegiatan ini juga menghadirkan motivator muda, Kang Imam, yang menekankan pentingnya etika dan integritas dalam demokrasi. Ia mengajak siswa melihat politik bukan sebagai arena konflik semata, tetapi ruang kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Upaya membawa pendidikan demokrasi ke sekolah mencerminkan kesadaran bahwa krisis kepercayaan terhadap politik tidak bisa diselesaikan hanya melalui kampanye menjelang pemilu. Ia membutuhkan investasi jangka panjang melalui pendidikan formal. Ketika siswa memahami peran mereka sebagai warga negara, mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi pengawal kebijakan publik.
Dari ruang kelas SMK Negeri 3 Kuningan, pesan itu ditegaskan: masa depan demokrasi tidak ditentukan di bilik suara semata, melainkan dibentuk sejak bangku sekolah tempat generasi muda belajar bahwa suara mereka berarti. (ali)
