Menurut Beni, salah satu faktor utama yang menghambat adalah belum keluarnya rekomendasi untuk sejumlah jabatan strategis, khususnya camat dan inspektorat. Rekomendasi tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sebelum diproses lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalau rekomendasi dari BKD provinsi belum keluar, maka BKN belum bisa memproses. Harus masuk dulu ke aplikasi Siimut BKN,” ujarnya.
Tahapan berikutnya pun tak kalah krusial. Setelah rekomendasi provinsi keluar dan data masuk ke sistem, pemerintah daerah masih harus menunggu terbitnya pertimbangan teknis atau Pertek dari BKN. Tanpa Pertek, mutasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun secara internal telah dipersiapkan.
Masalahnya, waktu tunggu Pertek itu sendiri tak bisa diprediksi. “Tidak bisa dipastikan kapan. Kita masih menunggu,” kata Beni.
Ketidakpastian ini membuat spekulasi terus berputar. Sebagian ASN menilai, molornya mutasi bisa berdampak pada stagnasi organisasi, terutama jika jabatan-jabatan tertentu telah lama diisi oleh pelaksana tugas. Di sisi lain, penundaan juga memunculkan pertanyaan tentang sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam manajemen kepegawaian.
Di ujung tahun yang biasanya menjadi momentum konsolidasi dan penyegaran birokrasi, ASN Kuningan justru dihadapkan pada ruang kosong bernama penantian. Mutasi yang diharapkan menjadi bagian dari penataan organisasi kini berubah menjadi teka-teki, menunggu jawaban dari meja birokrasi yang berlapis-lapis.
Sementara kalender terus berganti hari, para ASN hanya bisa menunggu, apakah mutasi akan menjadi penutup tahun, atau justru warisan ketidakpastian yang dibawa ke tahun 2026. (ali)
