JAKARTA — Isu panas mendera kursi Wakil Presiden RI. Di tengah pusaran polemik keabsahan dokumen pendidikan yang tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut telah menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Prabowo dan Gibran itu berlangsung secara tertutup dan cukup panjang, yakni sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam kesempatan itulah Gibran menyampaikan keinginannya untuk melepas jabatan orang nomor dua di Indonesia.
”Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo di hadapan awak media.
Meski demikian, pihak Istana buru-buru meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa Presiden Prabowo menolak permohonan tersebut secara mentah-mentah. Prasetyo menegaskan, alih-alih menolak, kepala negara justru memilih untuk berdiskusi dan memberikan sejumlah masukan konstruktif kepada sang wakil presiden.
”Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran,” imbuhnya.
Di sisi lain, Gibran dilaporkan meminta waktu serta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum formal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
”Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo.
Tekanan Politik di Senayan Memuncak
Manuver politik di Istana ini beririsan dengan gelombang tekanan di parlemen yang kian tak terbendung. Setidaknya 50 anggota DPR RI yang berasal dari enam fraksi berbeda dikabarkan mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) guna merespons polemik dokumen pendidikan Gibran.
Suhu politik kian menghangat setelah anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, secara terbuka mengangkat poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” tepat seusai rapat paripurna.
Yanuar berdalih, aksi tersebut merupakan inisiatif pribadinya demi menyuarakan keresahan publik, mengingat pimpinan sidang tidak menyediakan sesi interupsi bagi anggota dewan.
”Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” ujar Yanuar.
Ia juga mengonfirmasi posisinya sebagai salah satu inisiator dari Fraksi PKS yang membubuhkan tanda tangan untuk mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat—menempatkannya sebagai penandatangan ke-12 di fraksinya.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3, hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional yang dimiliki DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden, termasuk indikasi tidak terpenuhinya syarat jabatan kepala negara.
Polemik ini bermula dari rangkaian putusan MA yang menyoroti surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran—dokumen yang sebelumnya dipakai sebagai salah satu syarat administratif pencalonan dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, Gibran sempat menepis keraguan publik perihal status pendidikannya. Ia menilai janggal jika dirinya disebut tidak menyelesaikan jenjang setingkat SMA, mengingat ia berhasil merampungkan studi strata satu (S1) di luar negeri.
”Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ucap Gibran beberapa waktu lalu, tepatnya pada 7 Oktober 2026.
Pertemuan maraton selama 2,5 jam di Istana hari ini kini menyisakan tanda tanya besar di panggung politik nasional. Apakah niat mundur tersebut bakal berujung pada langkah politik nyata, atau Gibran justru memilih bertahan sambil mempertaruhkan pembelaannya di arena hukum PTUN? ***
Sumber: berbagai sumber
