KUNINGAN — Setiap pagi, mereka tetap datang ke kantor. Mengisi daftar hadir, menuntaskan pekerjaan administrasi, melayani masyarakat, dan menjalankan tugas sebagaimana aparatur sipil negara lainnya. Namun di balik rutinitas yang terus berjalan itu, sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kuningan menyimpan kegelisahan yang sama yaitu gaji bulan Januari 2026 yang belum juga cair hingga akhir bulan.
Bagi PPPK paruh waktu, keterlambatan gaji bukan sebatas persoalan teknis administrasi. Upah bulanan itu menjadi sandaran utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya sekolah anak, hingga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika gaji tertunda, roda ekonomi keluarga pun ikut tersendat.
“Kami tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada pengurangan tugas, tidak ada perlakuan khusus. Tapi gaji Januari sampai sekarang belum kami terima,” ujar seorang PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah Kuningan, Selasa (20/1/2026). Ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut penuturan sejumlah pegawai, keterlambatan pencairan gaji disertai penjelasan administratif dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan. Alasan yang disampaikan beragam, mulai dari penyesuaian mekanisme penganggaran, proses administrasi keuangan awal tahun, hingga tahapan verifikasi berkas.
Para PPPK paruh waktu mengaku memahami bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi. Namun, yang menjadi persoalan adalah absennya kepastian waktu pencairan. Hingga kini, mereka belum menerima informasi resmi mengenai tanggal pembayaran gaji Januari.
“Kalau memang ada kendala, seharusnya disampaikan secara terbuka. Kami hanya butuh kepastian, bukan janji yang terus mundur,” kata pegawai lainnya.
