Menanggapi hal itu, Plt. Kadisdikbud Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, angkat bicara. Menurutnya, P3K mempunyai hak untuk mengikuti tahapan bakal calon kepala sekolah, sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 7 tahun 2025, tetapi guru berstatus ASN yang mempunyai pengalaman akan menjadi prioritas.
“P3K bisa mengikuti, tapi secara itungan kalkulatif mereka tidak masuk shortlist. Karena P3K baru beberapa tahun, dibanding PNS yang golongan empat, mereka pasti akan kalah pengalaman, pendidikan, dalam artian bukan tidak boleh, tetapi secara saringan mereka pasti akan berada di paling ujung,” ujarnya di Aula Disdikbud Kuningan, Rabu, (7/1/2026).
Menurutnya, meski surat himbauan dari Kemendikdasmen soal kekosongan kepala sekolah seharusnya selesai di Bulan Desember, Purwadi menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal tetapi untuk penyelesaiannya akan dimaksimalkan bulan Januari.
”Minggu pertama yang sekarang insyaallah selesai (periode 1). Minggu kedua dan ketiga insyaallah akan dilaksanakan, kami nunggu instruksi dulu,” tambahnya.
Sosok yang juga Kepala BAPPEDA Kuningan itu juga menjelaskan, bahwa sistem pendaftaran untuk menjadi calon kepala sekolah dilakukan melalui sistem berbasis aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, hingga penilaian rekam jejak dan kompetensi, dilakukan secara terintegrasi dan transparan.
”Sistemnya dikelola oleh Kemendikdasmen, nama sistemnya KSPS. Jadi semua, guru yang berhak dan memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah akan mendapat undangan secara otomatis, masalah mereka mau ikut atau tidak, kita kembalikan. Tapi, semua yang berhak dapat undangan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pendaftaran menjadi calon kepala sekolah dibagi menjadi dua periode. Periode pertama sedang berproses. Karena itu jika ada yang berniat mencalonkan diri bisa bergabung di periode kedua.
”Nunggu yang pertama selesai dulu, nanti kita akan mulai di periode kedua,” pungkasnya. (Icu)
