Salah satu kebijakan yang menonjol adalah beasiswa santri Rp1,25 miliar untuk 1.250 penerima dan insentif guru ngaji Rp1 miliar untuk 1.000 orang. Keduanya menjadi simbol pendekatan religius dan kultural yang kuat dalam arah belanja publik 2026.
“Pendidikan keagamaan kami anggap penting, bukan hanya untuk pemerataan akses, tapi juga untuk memperkuat karakter masyarakat Kuningan,” kata Dian.
Kemudian, masih Dian, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,99 persen, dengan tingkat kemiskinan 10,72 persen dan pengangguran terbuka 6,76 persen. Target itu terbilang moderat, mengingat tekanan terhadap belanja modal cukup besar akibat penurunan dana transfer.
Bahkan, Belanja pemerintah difokuskan untuk menjaga layanan dasar, infrastruktur pendidikan, dan pembangunan desa. Anggaran 24,88 miliar disiapkan untuk pembangunan serta rehabilitasi fasilitas sekolah. Di sektor pariwisata, Pemkab akan memperluas sistem e-ticketing untuk destinasi wisata guna meningkatkan akurasi retribusi dan transparansi keuangan.
Selain itu, APBD 2026 menjadi ujian pertama kepemimpinan Dian Rachmat Yanuar pasca transisi politik. Dengan ruang fiskal yang menurun, bupati dituntut menjaga stabilitas kas tanpa mengorbankan program publik.
Di hadapan DPRD, Dian menutup jawabannya dengan pernyataan bernada optimistis. “Kami akan membangun Kuningan dengan keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.”
Meski begitu, di balik optimisme itu, banyak pihak menilai APBD 2026 akan menjadi ujian sejati. Mampukah pemerintah menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan keberpihakan sosial? Sebab di tengah ruang anggaran yang kian sempit, setiap rupiah kini bukan sekedar angka, melainkan cermin arah politik dan moral anggaran di Kuningan. (ali)
