JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk menjamin hak pendidikan seluruh anak di Jawa Barat, termasuk bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Berdasarkan data yang telah terpetakan dari sistem data base PCMB, terdapat sekitar 444 ribu siswa yang sudah masuk dalam pemetaan. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jabar mengidentifikasi sekitar 70 ribu siswa berpotensi belum dapat terakomodasi di sekolah negeri.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Jawa Barat menjalin kerjasama dengan sejumlah sekolah swasta agar para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Data siswa yang terpetakan dari entri data base PCMB ada 444 ribu siswa. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta,” kata Dedi di akun resmi miliknya, Sabtu, (13/6/2026).
Lebih lanjut, pria yang akar disapa KDM itu menegaskan, bagi siswa yang bersekolah di lembaga swasta yang telah bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat, seluruh biaya pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027 akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, orang tua siswa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pendidikan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua siswa yang selama ini bekerja keras demi memastikan anak-anaknya memperoleh pendidikan yang layak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang bekerja keras ingin menyekolahkan anaknya. Pemerintah Provinsi hadir untuk meringankan beban orang tua,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan merupakan kewajiban negara yang harus dijamin tanpa membedakan status sekolah. Oleh karena itu, sekolah negeri maupun sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pembiayaan.
“Kami berkomitmen bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta dua-duanya sama mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah sepanjang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutupnya.
