“Rakyat kecil menanggung beban pajak, anggaran publik harus dijaga, dan sistem pemerintahan seharusnya peka dan sensitif terhadap rasa keadilan,” ujarnya, Kamis, (21/8).
Pihaknya menduga dinamika proses open bidding terebut ada kompromi politik yang sudah terstruktur, sistematis, dan masif untuk kepentingan golongan. (Icu)
