KUNINGAN – Sengkarut infrastruktur pedesaan dan karut-marut akurasi data kemiskinan kembali menjadi rapor merah yang dikeluhkan masyarakat di pelosok Kabupaten Kuningan. Mulai dari rusaknya jalan usaha tani (JUT), macetnya saluran irigasi, minimnya kepastian harga panen, hingga rusaknya fasilitas pendidikan mengemuka dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Balai Desa Sukadana, Kecamatan Cibeureum, Sabtu (6/6/2026).
Agenda pengawasan yang bertujuan mengawal efektivitas program kerja eksekutif di tingkat akar rumput ini dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE. Di hadapan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII tersebut, jajaran perangkat desa, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan puluhan warga lokal secara blak-blakan meluapkan unek-unek mereka mengenai lambannya intervensi pembangunan dari pemerintah.
Isu yang paling menyedot perhatian adalah hancurnya akses jalan desa dan jalan usaha tani. Bagi mayoritas penduduk Sukadana yang menggantungkan hidup pada sektor agraris, rusaknya akses jalan ini bukan sekadar persoalan mobilitas warga, melainkan urusan perut. Kerusakan ini berdampak linier pada melonjaknya biaya logistik pengangkutan hasil bumi, yang diperparah dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal sehingga langsung memukul produktivitas lahan petani.
Sengkarut Bansos dan Jeritan Kelompok Wanita Tani
Bergeser ke sektor perlindungan sosial, forum pengawasan pemerintahan ini sempat memanas saat warga mempertanyakan kredibilitas mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Masalah klasik mengenai salah sasaran kembali meledak. Warga membeberkan fakta lapangan di mana masih banyak keluarga miskin yang memenuhi kriteria justru terdepak dari daftar, sementara warga dengan kondisi ekonomi berkecukupan malah telanjur nyaman menikmati bantuan manfaat.
Warga mendesak adanya transparansi regulasi dan pembaruan (updating) data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala agar tidak memicu kecemburuan sosial.
Tak hanya itu, aspirasi spesifik juga disuarakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Sukadana. Mereka menuntut keberpihakan pemerintah, bukan sekadar dalam bentuk stimulan bantuan bibit tanaman, melainkan intervensi hulu-hilir berupa penguatan akses pasar serta jaminan stabilitas harga pasca-panen. Warga menilai, bantuan sarana produksi akan mubazir jika pada akhirnya harga jual komoditas pertanian di pasar tetap dimainkan oleh para tengkulak.
Rekomendasi Taktis dan Evaluasi Sistem SIPD
Menyikapi rentetan komplain dan temuan lapangan tersebut, Ika Siti Rahmatika merumuskan sejumlah rekomendasi taktis untuk segera diintervensikan. Salah satu poin krusial yang dicatat adalah mendorong peninjauan kembali mekanisme pengajuan bantuan desa melalui sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dinilai terlalu rigid dan menyulitkan aparat desa di tingkat bawah.
Ika juga mendesak pemerintah provinsi segera berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan akselerasi pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta pemberdayaan KWT.
Di bidang pendidikan, politisi perempuan PDI Perjuangan ini meminta Dinas Pendidikan segera memetakan dan meninjau kebutuhan anggaran rehabilitasi fisik bangunan sekolah di Sukadana yang kondisinya sudah memprihatinkan demi menjamin keselamatan kegiatan belajar mengajar. Bagi Ika, seluruh potret keluhan dari Desa Sukadana ini akan menjadi amunisi evaluasi yang siap ia suarakan di Gedung Parlemen Jabar di Bandung guna mendesak perbaikan pelayanan publik dari jajaran eksekutif. ***
