Isu paling sensitif muncul saat warga membahas penyaluran bantuan sosial. Data penerima yang dinilai tidak akurat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak kepercayaan terhadap program pemerintah. Ika menegaskan bahwa akuntabilitas kebijakan dimulai dari validitas data. Ia mendorong verifikasi ulang secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.
“Pengawasan bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan berjalan adil dan tepat sasaran,” katanya.
Hasil dialog tersebut tidak berhenti sebagai catatan kunjungan. Ika menyatakan akan membawa temuan lapangan ke forum koordinasi tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi lintas sektor. Baginya, kehadiran legislatif di desa harus berfungsi sebagai jembatan: mengalirkan aspirasi warga ke pusat pengambilan keputusan, sekaligus mengawal agar kebijakan kembali ke desa dalam bentuk pelayanan yang nyata.
Di Setianegara, pengawasan legislatif malam itu menunjukkan satu hal: ketika wakil rakyat hadir untuk mendengar, desa tidak lagi merasa jauh dari negara. (ali)