CIAMIS — Pagi di Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, tak hanya diisi suara cangkul yang membelah tanah, tetapi juga harapan para perempuan tani yang menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil kebun. Dalam forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, suara Kelompok Wanita Tani (KWT) mencuat: mereka membutuhkan bibit berkualitas dan kepastian harga hasil panen.
Bagi anggota KWT, bertani bukan kegiatan sampingan. Di tengah naik-turunnya pendapatan keluarga, kebun sayur dan lahan pekarangan menjadi penyangga dapur rumah tangga. Namun, keterbatasan akses terhadap bibit unggul membuat produktivitas tidak stabil. Tanaman mudah terserang hama, hasil panen tidak seragam, dan keuntungan kerap tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
“Kami menanam apa yang ada. Kalau bibitnya bagus, hasilnya juga lebih baik. Tapi kami sering membeli sendiri dengan harga mahal,” ujar seorang anggota KWT saat dialog berlangsung.
Persoalan tidak berhenti pada bibit. Ketidakpastian harga menjadi momok yang berulang setiap musim panen. Saat hasil melimpah, harga justru anjlok. Tidak adanya skema penjaminan harga atau akses pasar yang jelas membuat perempuan tani berada pada posisi tawar yang lemah di hadapan tengkulak.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada ekonomi keluarga. Pendapatan yang tidak menentu menyulitkan perencanaan keuangan rumah tangga, mulai dari biaya sekolah anak hingga kebutuhan pangan sehari-hari. Ironisnya, mereka yang berperan menjaga ketersediaan pangan keluarga justru rentan secara ekonomi.
