KUNINGAN – Sejak 10 Juni 2026, pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Awal harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 perliter. Kenaikan tersebut disikapi oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan, Toni Kusumanto.
Ia mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola konsumsi yang lebih bijak. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya operasional kendaraan angkutan yang digunakan dalam proses distribusi barang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berimbas pada harga komoditas di pasaran.
“Karena distribusi barang menggunakan kendaraan angkutan, otomatis biaya distribusinya bertambah dan itu akan berpengaruh terhadap harga. Kondisi ini tidak bisa kita tolak karena sudah menjadi kebijakan yang ditetapkan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat lebih bijak dalam pola konsumsinya,” ujar Toni, Rabu, (10/6/2026).
Selain mengatur pola konsumsi, ia juga mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam tanaman kebutuhan sehari-hari seperti cabai menggunakan polybag. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Lebih lanjut, Toni mengatakan pemerintah daerah masih akan melihat perkembangan konsumsi masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.
Menurutnya, evaluasi baru dapat dilakukan setelah sekitar satu pekan pascakenaikan harga. Sebab, ada kemungkinan sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite.
Namun, ia meyakini PT Pertamina telah memperhitungkan kondisi tersebut, termasuk melalui penerapan sistem barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Pasti Pertamina sudah menghitung berapa pengguna Pertamax dan dari kalangan mana. Kemungkinan ada yang beralih ke Pertalite, tetapi dari Pertamina sendiri sudah ada antisipasi dengan adanya barcode,” katanya.
Toni menegaskan bahwa tata niaga BBM bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi ranah Pertamina. Oleh karena itu, Pemkab Kuningan lebih menitikberatkan pada upaya adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM.
Salah satunya dengan memanfaatkan transportasi umum apabila tersedia. Menurutnya, penggunaan angkutan umum dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat untuk membeli BBM.
“Kalau memang ada angkutan umum dari rumah menuju tempat aktivitas, gunakan itu. Yang perlu diubah adalah pola hidupnya agar beban pengeluaran untuk BBM bisa berkurang,” ucapnya.
Ia menambahkan, perubahan perilaku konsumsi menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga energi, termasuk kemungkinan kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat.
