Persoalan data juga merembet ke penyaluran bantuan sosial (Bansos). Warga menilai pendataan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya akurat dan jarang diperbarui. Akibatnya, banyak warga prasejahtera di Sindangagung yang justru terlewat, sementara bantuan mengalir ke pihak yang secara ekonomi dinilai lebih mampu.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Isu lain yang menarik perhatian adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah sekitar. Sejumlah orang tua murid melaporkan adanya kecenderungan pengurangan porsi makanan dari waktu ke waktu. Masyarakat mendesak adanya evaluasi lapangan yang lebih ketat agar manfaat program nasional ini tetap terjaga kualitasnya.
Rekomendasi Legislator Jabar: Perbaikan Validitas Data
Menanggapi rentetan keluhan di Desa Sindangagung, Hj. Ika Siti Rahmatika merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk dibawa ke tingkat Provinsi Jawa Barat:
- Peningkatan akurasi pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani.
- Penguatan koordinasi lintas instansi terkait aktivasi BPJS Kesehatan agar tidak merugikan warga miskin.
- Pemetaan ulang wilayah pertanian untuk perbaikan sistem irigasi dan jalan usaha tani di Sindangagung.
- Validasi data penerima Bansos agar tepat sasaran dan berbasis kondisi rill di lapangan.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret. Keluhan warga di Desa Sindangagung ini akan menjadi bahan evaluasi serius kami dalam rapat-rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegas Ika. (ali)