KUNINGAN — Berbagai persoalan krusial di sektor pertanian, kesehatan, hingga bantuan sosial mencuat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika. Bertempat di Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, forum dialog tersebut menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan keluh kesah terkait pelayanan publik yang mereka rasakan, Jumat (6/3/2026).
Isu kelangkaan pupuk menjadi “bom waktu” yang paling banyak disuarakan oleh para petani setempat. Mereka mengaku terjepit dalam situasi sulit di tengah musim tanam karena pasokan yang tersedia di kios resmi sering kali tak mampu memenuhi kebutuhan lahan di hamparan sawah Sindangagung.
Pertanian: Antara Kelangkaan Pupuk dan Irigasi yang Terhambat
Bagi petani di Desa Sindangagung, persoalan utama kini bukan lagi soal fluktuasi harga, melainkan kepastian barang. Pasokan pupuk yang tidak stabil dianggap sebagai hambatan terbesar produktivitas pertanian lokal yang menjadi tumpuan ekonomi warga.
“Persoalannya bukan cuma harga, tapi barangnya yang sering tidak ada saat musim tanam tiba. Kami butuh ketersediaan yang pasti agar kerja di sawah tidak mandek,” keluh salah seorang petani dalam dialog tersebut.
Tak hanya pupuk, infrastruktur fisik pertanian di wilayah Sindangagung pun kian memprihatinkan. Kondisi saluran irigasi yang mengalami penyempitan mengakibatkan aliran air ke persawahan tersumbat. Ditambah lagi, kondisi jalan usaha tani yang sulit dilalui membuat proses distribusi hasil panen menjadi terhambat dan memakan biaya tinggi.
Kesehatan dan Bansos: Masalah Data yang Berulang
Di sektor kesehatan, warga Sindangagung mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Hal ini memicu kebingungan masif, bahkan memicu protes warga kepada perangkat desa yang sebenarnya juga tidak memiliki akses informasi pasti mengenai penyebab penonaktifan tersebut.
Persoalan data juga merembet ke penyaluran bantuan sosial (Bansos). Warga menilai pendataan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya akurat dan jarang diperbarui. Akibatnya, banyak warga prasejahtera di Sindangagung yang justru terlewat, sementara bantuan mengalir ke pihak yang secara ekonomi dinilai lebih mampu.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Isu lain yang menarik perhatian adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah sekitar. Sejumlah orang tua murid melaporkan adanya kecenderungan pengurangan porsi makanan dari waktu ke waktu. Masyarakat mendesak adanya evaluasi lapangan yang lebih ketat agar manfaat program nasional ini tetap terjaga kualitasnya.
Rekomendasi Legislator Jabar: Perbaikan Validitas Data
Menanggapi rentetan keluhan di Desa Sindangagung, Hj. Ika Siti Rahmatika merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk dibawa ke tingkat Provinsi Jawa Barat:
- Peningkatan akurasi pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani.
- Penguatan koordinasi lintas instansi terkait aktivasi BPJS Kesehatan agar tidak merugikan warga miskin.
- Pemetaan ulang wilayah pertanian untuk perbaikan sistem irigasi dan jalan usaha tani di Sindangagung.
- Validasi data penerima Bansos agar tepat sasaran dan berbasis kondisi rill di lapangan.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret. Keluhan warga di Desa Sindangagung ini akan menjadi bahan evaluasi serius kami dalam rapat-rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegas Ika. (ali)
