Cikalpedia
site's logo site's logo ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Ekonomi

Peternak Ayam Telur Lesu, Harga Murah Pasokan Luar Melimpah

Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah untuk komoditas kopi dan telur ayam ras yang mempertemukan Pemkab Kuningan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Pemkab Kuningan, Selasa, (17/11/2026).

KUNINGAN – Nasib peternak ayam petelur di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. Tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur di tingkat peternak membuat pelaku usaha lokal semakin terhimpit.

Ironisnya, di tengah produksi telur yang cukup tinggi, pasar Kuningan justru masih dipasok telur dari luar daerah, salah satunya Blitar. Kondisi tersebut menjadi gambaran adanya persoalan dalam rantai pasok dan daya saing komoditas lokal yang perlu segera dibenahi.

Persoalan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah untuk komoditas kopi dan telur ayam ras yang mempertemukan Pemkab Kuningan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Pemkab Kuningan, Selasa, (17/11/2026).

Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar,  menilai potensi besar sektor pertanian dan peternakan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="1" judul="Baca Juga:"]

Menurutnya, persoalan telur ayam ras tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan produksi. Namun, perlu pembenahan menyeluruh mulai dari ketersediaan bahan baku pakan, efisiensi biaya produksi, hingga kepastian pasar.

“Untuk telur ayam, tantangan terbesarnya adalah tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya harga pakan, sehingga telur lokal kita kalah bersaing dan pedagang justru mengambil pasokan dari luar daerah seperti Blitar,” ungkap Dian.

Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem usaha yang lebih sehat. Termasuk menghadirkan kepastian tata niaga, kemitraan yang adil, serta dukungan pembiayaan melalui BUMD dan perbankan.

Persoalan akses modal juga menjadi sorotan. Dian mengaku prihatin dengan masih maraknya praktik rentenir, bank emok, hingga pinjaman online ilegal yang menyasar masyarakat dan pelaku UMKM akibat sulitnya memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="2" judul="Baca Juga:"]

“Kita butuh sinergi hulu dan hilir, kepastian tata niaga kemitraan yang adil dengan dukungan BUMD dan perbankan, penguatan kapasitas teknis, serta akses permodalan yang mudah dan bunganya rendah. Jangan sampai petani dan peternak kita dirugikan, sementara keuntungan justru dinikmati tengkulak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, secara khusus meminta agar peternak ayam petelur skala kecil mendapatkan perhatian lebih. Terlebih, mereka harus menghadapi kenaikan harga pakan di tengah rendahnya harga jual telur.

Tuti juga mendorong perbankan memberikan relaksasi persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama bagi peternak yang memiliki rekam jejak pembayaran angsuran yang baik.

“Kami berharap tidak ada pembatasan kaku bagi peternak yang disiplin mengangsur agar usahanya bisa terus berkelanjutan, termasuk peluang pelibatan peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, memaparkan sejumlah alternatif yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, mulai dari KUR Super Mikro dengan bunga 3 persen, KUR reguler dan KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan bunga 6 persen, hingga pembiayaan melalui BPR Kuningan.

Agus juga menjelaskan kebijakan relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Pelaku usaha yang sebelumnya memiliki catatan kredit macet tetapi telah melunasi kewajibannya dapat memperoleh pembaruan status bersih di SLIK maksimal dalam tiga hari kerja.

Menurutnya, salah satu upaya menekan biaya produksi telur adalah membangun kemandirian bahan baku pakan, khususnya jagung, serta memperkuat koperasi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi yang didukung asuransi kredit.

Di sisi lain, penguatan ekonomi daerah juga diarahkan pada komoditas kopi. Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Fikri Wija Nugraha, menyebut tren konsumsi kopi specialty di pasar global terus meningkat dan menjadi peluang bagi kopi asal Kuningan untuk memperluas pasar.

BI Cirebon bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) telah menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Buana Ciremai sebagai identitas sekaligus nilai tambah produk kopi Kuningan di pasar ekspor.

Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani di sektor hulu dan kurasi kualitas agar semakin banyak produk kopi Kuningan mampu menembus pasar internasional. (Icu)