Wahyu juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak pernah menggunakan cara-cara informal dalam penyaluran bantuan sosial. Seluruh program pemerintah, katanya, dijalankan melalui mekanisme resmi, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Pemkab Kuningan tentu tidak pernah melakukan komunikasi bantuan sosial melalui cara-cara seperti itu,” katanya menambahkan.
Kasus pencatutan nama pejabat untuk tujuan penipuan memang kerap terjadi di berbagai daerah. Modus yang dipakai biasanya serupa: pelaku mengaku sebagai pejabat atau orang dekatnya, lalu mengiming-imingi bantuan atau proyek, sebelum akhirnya meminta sejumlah dana untuk dikirimkan kembali.
Dalam konteks Kuningan, kasus ini menambah daftar panjang upaya penipuan yang memanfaatkan kepercayaan publik terhadap figur pejabat daerah. Meski sejauh ini belum ada laporan resmi soal jumlah korban maupun kerugian material, Wahyu tidak ingin masyarakat lengah. “Mencegah lebih baik daripada menyesal kemudian. Jangan mudah percaya jika ada yang menghubungi dan mengaku sebagai pejabat,” ujarnya.
Ia juga menyerukan agar aparat kepolisian menindak tegas pelaku yang mencatut nama pejabat untuk menipu masyarakat. “Ini bukan hanya merugikan korban secara materi, tapi juga merusak nama baik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Wahyu.
Dengan adanya klarifikasi ini, Wahyu berharap masyarakat semakin bijak menyikapi pesan pribadi, panggilan telepon, maupun informasi di media sosial yang menawarkan bantuan dengan syarat transfer uang. “Intinya, jangan pernah transfer uang ke rekening pribadi siapa pun dengan dalih bantuan pemerintah,” katanya menutup pernyataan. (ali)
