KUNINGAN- Dua kali aksi masa yang dilakukan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama para Pedagang Kaki Lima (PKL) Siliwangi di depan Pendopo Kuningan ditanggapi Gerakan Pemuda Ansor.
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kuningan memandang aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihargai, selama disampaikan secara tertib dan beradab.
Hal itu disampaikan Ketua GP Ansor, Muhaemin melalui pers release yang diberikan kepada Cikalpedia.id. Tidak hanya ketua, sekretaris dan bendahara organisasi yang senafas dengan PMII itu pun menyuarakan hal yang sama.
Cak Imin, panggilan akrab Muhaemin, menilai relokasi PKL ke kawasan Puspa Siliwangi merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam menata wajah kota secara tertib, membangun ruang publik yang ramah pejalan kaki, dan menghadirkan sentra ekonomi rakyat yang lebih representatif dan modern.
“Langkah ini lahir bukan dari semangat penggusuran, melainkan dari niat baik untuk menata dan menyejahterakan,” tuturnya, Selasa (15/7).
Menurutnya, keresahan sebagian PKL adalah hal yang manusiawi dan harus disikapi dengan empati. Namun demikian, jangan sampai niat baik Pemerintah Daerah dikerdilkan hanya dengan narasi tunggal seolah relokasi adalah bentuk penindasan.
“Pemerintah telah membuka ruang evaluasi, bahkan menyediakan skema bantuan dan penguatan kelembagaan ekonomi. Mari kita kawal proses ini secara jernih, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Sekretaris PC GP Ansor, M. Apip Firmansyah, menambahkan bahwa penataan PKL harus dilihat sebagai proses jangka panjang. Pemerintah Daerah telah dan sedang menyiapkan langkah-langkah nyata, mulai dari insentif ekonomi, penguatan koperasi, hingga pemetaan zona dagang alternatif.
“Relokasi bukan sekadar memindahkan, tapi juga membina. Dan ini terlihat jelas dari ikhtiar yang sudah berjalan,” ucapnya.
Sementara itu, Bendahara PC GP Ansor, Caesar Dzikri Ryansyah, mengingatkan bahwa perjuangan rakyat kecil tak boleh dijadikan komoditas politik. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk sahabat-sahabat mahasiswa, untuk tetap menjaga semangat kritis namun elegan.
“Kritik itu baik, tapi mari hindari politisasi yang justru merugikan rakyat yang katanya sedang kita bela. Kita berdiri di tengah: bersama pedagang yang ingin hidup layak, dan bersama pemerintah yang sedang menata dengan hati-hati,” tuturnya.
Anshor Kuningan menilai, penataan kota tidak bisa dikerjakan dalam ruang hampa komunikasi. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk secara konsisten membuka ruang dialog, menyusun peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyosialisasikannya secara terbuka agar dipahami oleh semua pihak.
Bagi Ansor, pemerintah yang kuat bukan yang tak bisa dikritik, tapi yang mau terus mendengar dan memperbaiki. Dan rakyat yang dewasa bukan yang hanya menyuarakan tuntutan, tapi juga mampu melihat gambaran besar secara utuh.
Karena itu, kemajuan kota tidak dibangun di atas kegaduhan, tapi juga tak boleh mengabaikan suara rakyat. Ansor mengajak semua pihak merawat keseimbangan. Pemerintah tetap kuat melayani, rakyat tetap tegak menyuarakan, dan kita semua terus bergerak demi Kuningan yang lebih tertib, sejahtera, dan Melesat. (rls/Cp)
