Menurutnya, kenaikan retribusi pelayanan kesehatan secara drastis dapat berdampak negatif pada aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama orang yang tidak mampu.
Sementara itu, pada aspek pembelanjaan daerah, Fraksi PPD menekankan agar kebutuhan masyarakat diprioritaskan dibanding kebutuhan birokrasi. Fraksi PPD juga menilai bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan uluran anggaran dalam aspek bidang apapun, terutama bidang kesehatan dan pendidikan.
”Pembelanjaan itu penting untuk dialokasikan demi kepentingan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Kemudian, banyak isu yang kurang mengenakan di Kuningan seperti halnya pengangguran, stunting, angka kemiskinan, bahkan sampai ke kasus LGBT. Ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Kemudian, catatan ketiga yang disampaikan Fraksi PPD, yaitu perhitungan anggaran, khususnya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang hingga kini belum dapat dihitung karena tahun anggaran masih berjalan dan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp31,40 miliar, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan sebesar Rp8,90 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp22,5 miliar.
Namun, gabungan partai tersebut menilai langkah itu tidak layak dilakukan apabila tidak disertai perhitungan yang jelas terhadap posisi keuangan daerah.
”Terlepas dari apapun tujuan target SILPA, hal ini tidak layak dilakukan dalam pola pengelolaan keuangan yang sehat, karena akan menimbulkan tidak efisiennya penggunaan anggaran untuk membiayai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong munculnya off budgeting,” tegasnya. (Icu)
