KUNINGAN – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan mendesak dihentikannya praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disebut masif dan terstruktur di sejumlah sekolah dasar dan madrasah, terutama di wilayah timur Kuningan.
Berdasarkan laporan warga, praktik ini melibatkan penerbit lokal berinisial CV “L” yang dipimpin BH. Distribusi LKS diduga diatur lewat jaringan informal oknum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan kepala sekolah.
Salah satu bukti yang diungkap PSI adalah percakapan di grup WhatsApp internal sekolah, di mana seorang kepala sekolah mengarahkan bawahannya untuk menjawab “titipan BH di Kuningan” jika ada media atau LSM menanyakan LKS.
“Ini indikasi kuat praktik tidak transparan dan tidak sesuai mekanisme resmi dinas pendidikan atau Kemenag,” kata Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep Susan Sonjaya, Minggu (10/8/2025).
Asep Papay sapaan akrab Asep Susan Sonjaya menilai penjualan LKS melanggar Permendikbud 75/2016 yang melarang guru dan kepala sekolah menjual buku, bertentangan dengan amanat pendidikan gratis di UU Sisdiknas, dan berpotensi menjadi pungutan liar. Siswa yang tak membeli LKS disebut mendapat perlakuan diskriminatif, seperti harus menyalin materi secara manual.
“Anak-anak Jawa Barat harus belajar tanpa beban biaya. Jangan ada lagi siswa yang dijadikan objek material. Seperti yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi,” ungkap Asep Papay.
Asep Papay, menuntut penghentian distribusi LKS, pemeriksaan aliran dana, pengembalian uang orang tua siswa, audit khusus oleh Inspektorat, dan penindakan ASN terlibat.
Sebagai solusi, PSI mendorong penggunaan Dana BOS untuk menyediakan materi gratis dalam bentuk digital atau fotokopi, serta penguatan perpustakaan digital dan rumah belajar daring.
“Kami ingin menyuarakan suara hati orang tua di desa-desa. Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan,” ujar Papay. (ali)
