“Dengan pola holding company, setiap rupiah yang digelontorkan untuk unit-unit usaha bisa dipertanggungjawabkan dan dituntut untuk menghasilkan PAD yang maksimal,” jelas Asep Papay, menekankan pentingnya akuntabilitas investasi modal.
Asep Papay berpendapat bahwa selama ini pengelolaan PDAU kerap terjebak pada pola kerja birokratis yang tidak fleksibel. Pola ini sulit beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah cepat, membuat unit-unit usaha PDAU kehilangan momentum dan gagal bersaing.
Model holding yang dipimpin oleh pengurus profesional diyakini dapat membuka peluang kerja sama strategis yang lebih luas, memfasilitasi ekspansi usaha yang agresif, dan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. PDAU harus bertransformasi secara mentalitas dan struktural.
“Esensinya adalah memastikan PDAU menjadi mesin ekonomi daerah, bukan sekadar lembaga administratif yang hanya menjalankan rutinitas. Kabupaten Kuningan sangat membutuhkan peningkatan PAD yang nyata dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan,” tambahnya.
PSI Kuningan menegaskan bahwa usulan ini merupakan bentuk kontribusi konstruktif dan keseriusan partai dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Mereka berharap Bupati Kuningan segera mengambil langkah radikal dalam menata ulang struktur PDAU agar mampu bersaing layaknya korporasi modern, sehingga PAD Kuningan dapat ditingkatkan secara signifikan. (ali)
