Cikalpedia
site's logo site's logo ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Politik

Reses di Cigugur, Ika Siti Rahmatika Soroti Pasien Tumor Terkendala Biaya Rujukan dan BPJS Nonaktif

/Dok.Ist

KUNINGAN — Beban biaya rujukan pengobatan pasien tumor dari keluarga prasejahtera serta penonaktifan mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian utama dalam Reses I Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Hotel Purnama, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/2026).

Dalam dialog bersama konstituen, terungkap sejumlah warga penderita tumor yang membutuhkan penanganan medis lanjutan ke rumah sakit luar daerah terhambat oleh biaya nonmedis—mulai dari ongkos transportasi bolak-balik, akomodasi, hingga kebutuhan hidup anggota keluarga yang mendampingi selama masa perawatan jangka panjang.

Keluhan tersebut diperberat oleh status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif. Terputusnya jaminan kesehatan ini berisiko memutus kesinambungan terapi bagi warga kurang mampu maupun pasien penyakit berat dan kronis.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pengobatan justru terbebani persoalan biaya dan kepesertaan jaminan kesehatan. Mereka perlu mendapat pendampingan agar bisa mengakses layanan medis, termasuk bantuan transportasi dan akomodasi selama menjalani pengobatan,” ujar Ika.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="1" judul="Baca Juga:"]

Dorong Skrining Gratis di Desa hingga Rumah Singgah

Merespons temuan tersebut, hasil reses merekomendasikan pemerintah daerah melakukan pendataan dan pendampingan medis aktif bagi pasien tumor, mengalokasikan bantuan biaya transportasi-akomodasi rujukan, serta menyediakan fasilitas rumah singgah bagi pasien dan keluarga pendamping selama menjalani perawatan di luar daerah.

Untuk pencegahan di tingkat hulu, Ika juga mendorong penguatan layanan skrining atau deteksi dini kesehatan gratis di tingkat desa agar gejala penyakit berat dapat dikenali dan ditangani lebih awal.

Sementara terkait persoalan BPJS PBI yang terblokir, instansi terkait diminta membuka posko pengaduan serta mempercepat proses reaktivasi bagi pasien penyakit kronis dan warga miskin, dibarengi pemutakhiran data kesejahteraan melalui verifikasi faktual dan Musyawarah Desa (Musdes).

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="2" judul="Baca Juga:"]

Selain sektor kesehatan, forum reses yang dihadiri perwakilan warga dari berbagai wilayah di Kuningan itu turut menampung aspirasi mengenai perbaikan ruas jalan Luragung–Ciwaru, pengembangan pertanian dan perkebunan kopi, penanganan banjir, rumah tidak layak huni (rutilahu), pengelolaan sampah, serta bantuan bibit ternak kambing untuk diteruskan ke perangkat daerah terkait sesuai kewenangan. (ali)