Oleh: Elly Said Karta
Di saat pemerintah daerah gencar menyerukan efisiensi anggaran, retret pejabat justru tampil sebagai ironi kebijakan. Ketika belanja negara dipangkas, program sosial diseleksi ketat, dan masyarakat diminta “memahami keterbatasan fiskal”, publik bertanya: mengapa agenda retret pejabat tetap mendapat ruang dan anggaran?
Narasi resmi selalu terdengar normatif. Retret disebut penting untuk menyamakan visi, meningkatkan soliditas, dan memperkuat kepemimpinan. Namun, dalam konteks efisiensi, argumen tersebut terasa rapuh jika tidak dibarengi transparansi biaya dan hasil yang terukur. Apalagi, retret kerap identik dengan akomodasi mahal, lokasi eksklusif, konsumsi berlebih, serta biaya yang tidak sedikit.
Efisiensi anggaran sejatinya bukan sekadar memotong angka di atas kertas, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara berdampak langsung pada kepentingan publik. Jika retret menghabiskan anggaran miliaran rupiah, publik berhak menuntut jawaban: apa bukti konkret yang dihasilkan? Apakah pelayanan publik menjadi lebih cepat? Apakah kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat?
