Cikalpedia.id – Angin perubahan sedang bertiup pelan namun pasti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.Setelah melewati kontestasi politik yang cukup panas beberapa bulan lalu,
Bupati Kuningan yang baru terpilih kini menghadapi tantangan besar dalam merapikan struktur birokrasi pemerintahan. Salah satu langkah krusial yang sedang disorot publik adalah rencana rotasi jabatan eselon II tahap kedua, yang kabarnya akan menggusur atau mempromosikan sejumlah pejabat kunci.
Seperti diberitakan sebelumnya di Media Online Cikalpedia.id ( https://cikalpedia.id/rotasi-jabatan-eselon-ii-masih-digodok-7-pejabat-diisukan-bergesar/), di tengah suasana transisi ini, wajar jika publik mencium aroma politik balas budi.
Sebanyak tujuh hingga sebelas nama pejabat dikabarkan masuk radar rotasi, mulai dari Elon Carlan hingga Wahyu Hidayah.
Sebagian adalah wajah lama birokrasi, sebagian lagi dianggap kurang “sejalan” dengan arah kebijakan penguasa baru.
Di sisi lain, barisan pendukung politik sang bupati—baik dari kalangan partai, relawan, maupun simpatisan—tentu berharap mendapatkan tempat dalam lingkar kekuasaan teknokratis.
Rotasi ini bukan sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan panggung awal yang akan menunjukkan karakter kepemimpinan sang bupati: apakah ia mampu menjadi negarawan dengan memilih profesionalitas, atau terjebak pada kompromi politik demi menjaga loyalitas?
Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, sudah memberi sinyal bahwa proses ini belum final karena masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri.
Namun, bukan rahasia lagi bahwa keputusan siapa yang dipertahankan, digeser, atau dipromosikan ada di tangan bupati sendiri. Artinya, inilah ujian pertama: apakah kursi jabatan akan menjadi hadiah politik?
Kebiasaan lama yang masih menghantui pemerintahan daerah pasca-pilkada adalah “birokratisasi balas jasa”. Pendukung yang merasa telah berjibaku memenangkan pertarungan di akar rumput, tentu menagih janji. Beberapa bahkan sudah mulai mendesak-desak lewat jalur informal.
Di sinilah ketegasan dan integritas bupati diuji. Apakah berani mengatakan tidak untuk jabatan yang dipaksakan? Apakah berani mengangkat orang-orang yang memang pantas dan kompeten, bukan hanya karena pernah mengibarkan baliho?
Namun demikian, tidak adil juga jika semua pendukung dianggap hanya mengejar jabatan. Beberapa dari mereka memang punya kapasitas, pengalaman, dan loyalitas terhadap visi daerah.
Yang menjadi titik krusial adalah bagaimana sang bupati memisahkan mana yang memang layak diberi tanggung jawab, dan mana yang hanya menumpang gelombang kemenangan.
Rotasi ini, jika dilakukan secara transparan dan objektif, bisa menjadi titik awal reformasi birokrasi yang sebenarnya. Tapi jika sebaliknya, didasarkan pada selera politik dan tekanan tim sukses, maka Kuningan akan mengulangi pola klasik yang membuat roda pembangunan tersendat: birokrasi yang tak netral dan kinerja yang tak optimal.
Masyarakat kini menanti, apakah rotasi jabatan kali ini menjadi awal dari pemerintahan yang meritokratis, atau justru menjadi catatan awal dari kekecewaan panjang. Bupati baru, harapan baru.
Tapi harapan itu hanya akan tumbuh jika didukung keberanian untuk berkata: “Yang saya butuhkan adalah orang yang mampu bekerja, bukan sekadar yang membantu saya menang.”
Penulis : Bengpri (Jurnalis Cikalpedia.id)
