CIAMIS – Aroma tumisan sayur dan uap nasi hangat membubung dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panyingkiran 1, Kecamatan Ciamis, Kamis siang (30/4/2026). Di tengah kesibukan juru masak, Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, tampak teliti memeriksa wadah-wadah berisi lauk-pauk. Politikus Gerindra ini tak sekadar datang bersafari; ia turun langsung memastikan bahwa megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar narasi di atas kertas.
Kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran ini menjadi ajang pembuktian efektivitas program pusat di akar rumput. Di SPPG Panyingkiran 1, Rokhmat menyoroti standar higienitas yang menurutnya menjadi harga mati.
“Saya pastikan dapur Panyingkiran 1 ini sehat. Makanannya berkualitas, ada protein, sayur, dan buah. Ini bukan sekadar urusan perut kenyang, melainkan investasi agar anak bangsa cerdas dan angka stunting bisa ditekan secara radikal,” tegas Ardiyan di sela-sela peninjauannya.
Ia bahkan mengapresiasi sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur tersebut yang dinilai tidak mencemari lingkungan sekitar.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari garda depan pendidikan. Kepala MTsN 1 Ciamis, Enok Robiah Ahdawiyah, mengakui adanya perubahan signifikan pada energi siswa sejak program ini bergulir.
Sementara itu, Kepala SPPG Panyingkiran 1, Divo Ikhsan Mardhotillah Pane, menyatakan pihaknya sengaja menggandeng pelaku UMKM lokal untuk menyuplai bahan baku. “Kami ingin menjadikan Ciamis percontohan nasional dalam tata kelola dapur gizi,” kata Divo optimistis.
Tak berhenti di urusan piring siswa, Ardiyan melanjutkan safari politiknya untuk meninjau program bantuan pasang listrik baru. Di Kabupaten Ciamis, tercatat sekitar 2.000 hingga 2.500 rumah tangga prasejahtera kini telah menikmati listrik dengan daya 900 watt secara cuma-cuma.
Ardiyan menegaskan bahwa negara harus hadir di bilik-bilik rumah warga yang selama puluhan tahun belum tersentuh terangnya listrik. Ia mengingatkan petugas di lapangan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam proses penyambungan ini.
“Semuanya gratis. Tidak ada pungutan sepeser pun. Ini hak masyarakat setelah puluhan tahun kita merdeka,” ujarnya dengan nada bicara yang lugas.
Menutup rangkaian kunjungannya, Ardiyan menyambangi gudang Bulog untuk memantau stabilitas harga gabah. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang kini menetapkan harga pembelian gabah minimal Rp6.500 per kilogram, melonjak signifikan dari angka sebelumnya yang hanya Rp4.500.
Kebijakan ini, menurut Ardiyan, adalah nafas baru bagi petani di Priyangan Timur yang selama ini kerap terhimpit tengkulak. Dengan harga yang kompetitif, Bulog diharapkan mampu menyerap hasil panen rakyat secara maksimal untuk mengamankan stok pangan nasional. Kunjungan maraton ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan legislatif di wilayah Jawa Barat X tengah diperketat guna memastikan janji-janji kampanye terakomodasi dalam bentuk kebijakan yang presisi. ***
Sumber: Berbagai Sumber
