
KUNINGAN — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk keluar dari zona nyaman dan agresif mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru. Langkah ini dinilai mendesak guna memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memangkas ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat maupun provinsi.
Instruksi tersebut ditegaskan Kusmana saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD di lingkungan Pemkab Kuningan, Selasa (17/11/2026). Forum strategis ini dihadiri Kepala Bappenda, Kepala Bappeda, Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, serta para pimpinan perangkat daerah pemangku PAD.
Menurut Kusmana, pencapaian target pendapatan tidak lagi efektif jika hanya mengandalkan pola-pola konvensional yang berjalan selama ini. Setiap SKPD dituntut jeli mengidentifikasi potensi baru yang belum tergarap secara terukur tanpa membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD adalah kunci utama untuk memperluas ruang fiskal pembangunan daerah kita. Seluruh SKPD pemangku PAD harus bekerja ekstra, terukur, dan tidak hanya terpaku pada pola lama, melainkan mampu menciptakan inovasi dalam menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat,” tegas Kusmana.
Fokus Pengawasan Pajak hingga Optimalisasi Aset
Guna mengamankan target penerimaan, strategi optimalisasi dibagi ke dalam pengawalan lintas sektoral:
- Bappenda dan SKPD Penghasil: Didorong memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak serta memperluas digitalisasi kanal pembayaran retribusi.
- BPKAD: Diminta memetakan aset barang milik daerah yang memiliki nilai ekonomis agar dapat dikelola produktif mendatangkan pemasukan kas daerah.
- Bappeda: Bertugas menyelaraskan target pendapatan dengan arah perencanaan program pembangunan prioritas secara realistis.
- Inspektorat: Mengawal seluruh tata kelola administrasi pemungutan agar tetap berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai koridor regulasi.
Melalui sinergi terpadu ini, Pemkab Kuningan menargetkan percepatan realisasi PAD tahun berjalan dapat tercapai secara maksimal guna menopang pembiayaan program pelayanan publik dan pembangunan daerah. (ali)


