KUNINGAN – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, angkat bicara menanggapi isu penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik. Daniel meminta agar persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk diusut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Daniel saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Kuningan, Senin, (9/11/2026).
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan bermitra dengan institusi kepolisian, Daniel mengaku menaruh kepercayaan terhadap kemampuan aparat dalam mengungkap persoalan tersebut.
Ia berharap Kapolri, Kabareskrim, beserta seluruh jajaran kepolisian dapat bekerja secara maksimal untuk membuka secara terang persoalan yang berkembang, sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Saya percaya betul pihak kepolisian akan mengusut ini secara profesional dan transparan. Kita serahkan dulu, kita biarkan dulu teman-teman kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Daniel.
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi.
Daniel juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme hukum. Ia meyakini jajaran kepolisian mampu menuntaskan persoalan tersebut secara transparan dan memberikan kejelasan kepada publik.
“Kami punya keyakinan bahwa Pak Kapolri, Pak Kabareskrim beserta seluruh jajarannya ini bisa membuka permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, bisa menuntaskan permasalahan ini secara hukum dan secara transparan agar masyarakat secara luas juga bisa melihat secara utuh,” tegasnya.
Sikapnya sekaligus menegaskan bahwa penanganan isu penyadapan tidak semestinya berhenti pada berbagai dugaan atau spekulasi. Kepastian mengenai persoalan tersebut perlu diperoleh melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum yang profesional.
Diketahui kasus penyadapan tersebut sedang ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Terlebih yang menjadi korban penyadapan, salah satunya Ketua Golkar yang kini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Dengan demikian, publik diharapkan dapat mengetahui fakta sebenarnya, sekaligus memastikan setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyadapan mendapatkan penanganan sesuai koridor hukum.***
