“Gerbang sekolah adalah akses utama yang setiap hari digunakan anak-anak. Sekarang kondisinya sangat rawan. Siswa harus berbagi ruang sempit dengan kendaraan dan material bangunan. Ini jelas membahayakan,” katanya, selasa (3/2/2026).
Tak hanya mengganggu mobilitas warga sekolah, dampak pembangunan juga merembet ke layanan pendukung. Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa terhambat karena kendaraan pengantar tidak dapat mendekat ke area sekolah. Hal serupa dialami armada pengangkut sampah yang biasanya keluar masuk melalui jalur tersebut.
“Kendaraan pengantar MBG tidak bisa masuk. Akhirnya makanan harus dipindahkan manual dari jarak cukup jauh. Ini tentu tidak ideal, baik dari sisi kebersihan maupun ketepatan waktu,” ujar Ahmad.
Pihak sekolah menegaskan tidak menolak pembangunan, Menurut Ahmad, keberadaan proyek pembangunan ini merupakan program positif untuk mendorong perekonomian masyarakat. Namun, ia menyayangkan minimnya koordinasi teknis sebelum pembangunan dilakukan.
“Seharusnya ada musyawarah sejak awal. Kami tidak anti pembangunan, tapi akses pendidikan juga tidak boleh dikorbankan. Cukup dilakukan peninjauan ulang posisi pondasi agar gerbang sekolah bisa difungsikan kembali,” katanya.
Ia menyebut persoalan ini menyangkut hak dasar anak atas lingkungan belajar yang aman serta pemenuhan gizi yang layak. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak memandangnya sebagai persoalan teknis semata.
Ia berharap agar pihak Kecamatan Cilimus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, serta instansi terkait segera turun tangan. Mediasi dinilai penting untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami berharap ada langkah cepat. Jangan sampai kegiatan belajar mengajar terus terganggu. Pendidikan anak-anak harus menjadi prioritas,” ujarnya. (ali)
