KUNINGAN – Untuk mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan menggelar rapat koordinasi bersama 32 camat di Ruang Rapat Linggarjati, Selasa (4/2/2025).
Dalam pertemuan itu, Bappenda mendistribusikan sekitar 940.000 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para camat untuk diteruskan ke kepala desa, dan selanjutnya ke warga melalui RT masing-masing.
“Distribusi SPPT ini merupakan langkah awal untuk mempercepat pelunasan PBB. Target kita tahun ini naik menjadi Rp46 miliar dari sebelumnya Rp44 miliar,” ujar Kepala Bappenda Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen.
Guruh menyebut strategi ini merupakan kelanjutan dari pola yang sukses diterapkan tahun lalu, di mana realisasi penerimaan PBB mencapai 101,4% atau melebihi target.
“Keberhasilan itu tak lepas dari peran aktif para camat. Karena itu, kami kembali mengandalkan peran mereka untuk mendukung kelancaran pelunasan di tingkat desa,” tambahnya.
Salah satu contoh keberhasilan awal datang dari Desa Buniasih, Kecamatan Maleber, yang menjadi desa pertama melunasi SPPT pada hari distribusi. Hal ini dilaporkan langsung oleh Plt. Camat Maleber, Imam Repdiantoro.
“Ini bukti bahwa pelunasan bisa dilakukan lebih cepat. Buniasih memberi contoh baik bagi desa-desa lain,” kata Guruh.
Pemerintah menargetkan distribusi SPPT tuntas pada 31 Agustus, sementara batas pelunasan dibuka hingga akhir Desember 2025.
“Kami optimistis, dengan dukungan camat dan kepala desa, pelunasan PBB bisa tercapai bahkan melampaui target, seperti tahun sebelumnya,” tutur Guruh.
Bappenda berharap, program ini terus memberikan kontribusi positif bagi penerimaan daerah dan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kuningan. (ali)
