Sebelum saya masuk ke pokok tanggapan atas nasib hasil Open Bidding Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Kang Dadang Saputra, senior yang telah lama berkontribusi dalam dinamika gerakan di Kabupaten Kuningan.
Sebagai tokoh dari salah satu partai besar, beliau tentu memiliki ruang dan kapasitas dalam membaca peta birokrasi dan politik daerah. Saya menghargai pemikiran beliau dalam merespons kritik saya melalui media, sebagai bagian dari ruang dialog publik yang sehat.
Tetapi, ketika hasil sebuah proses yang sah, terbuka, dan menyedot anggaran publik mencapai setengah miliar rupiah dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, maka yang perlu kita tanyakan bukan siapa yang pro atau kontra. Tapi, masih adakah keberanian kita menjaga kehormatan proses?
Open bidding (OB) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan adalah sebuah bentuk keseriusan birokrasi menegakkan sistem meritokrasi. Proses ini dijalankan oleh Penjabat Bupati sesuai aturan, dilaksanakan oleh panitia seleksi, diawasi, bahkan terbuka untuk publik. Tidak ada pelanggaran prosedur. Artinya, ini bukan sekadar “kegiatan administrasi”, tapi manifestasi dari komitmen terhadap tata kelola yang profesional.
Namun sayangnya, hingga hari ini hasil OB itu tak kunjung ditindaklanjuti. Saya tidak mendengar evaluasi resmi terhadap hasilnya, tidak ada keterbukaan alasan hukum mengapa hasil OB itu harus ditunda, dibatalkan, atau bahkan dilanjutkan.
Sebaliknya, masyarakat justru disuguhi narasi bahwa penundaan ini adalah bentuk kehati-hatian, bahkan dikaitkan dengan kondisi fiskal dan pertimbangan chemistry antara Sekda dan Bupati. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kehati-hatian boleh melumpuhkan keputusan? Apakah kedaruratan fiskal membenarkan pengabaian hasil resmi yang sudah melalui mekanisme hukum?
Berpikir Lebih Jernih
