
KUNINGAN – Tujuh organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat melaporkan sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kebijakan hingga pencairan anggaran tunjangan DPRD tersebut.
Adapun tujuh organisasi yang terlibat yakni Gamas, Barak, LSM Penjara, LMP, Pemuda Pancadarma, Lingkar, dan Korakap. Upaya itu menyusul polemik dugaan persoalan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan periode 2017 – 2025.
Abidin, yang mewakili tujuh organisasi pelapor, menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam mengawal persoalan yang dinilai belum mendapatkan kejelasan selama proses penanganan hukum berlangsung.
Menurutnya, langkah pelaporan tersebut dilakukan karena pihaknya menilai penanganan persoalan tunjangan DPRD masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Terlebih, proses penyelidikan yang telah berjalan hampir enam bulan dinilai belum memberikan kejelasan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Menurut penilaian kami, persoalan tunjangan ini masih ambigu. Sudah hampir enam bulan proses penyelidikan berjalan, tetapi kami belum mendapatkan kejelasan yang bisa dipegang. Karena itu, hari ini kami kembali mengambil langkah pelaporan,” ungkap Abidin, Kamis, (18/11/2026) usai melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kuningan.
Ia menjelaskan, laporan tersebut merupakan rangkaian dari upaya pengawalan yang sebelumnya dilakukan melalui aksi unjuk rasa, kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Kepala Kejari belum lama ini.
Namun, hasil audiensi tersebut dinilai belum memberikan kepastian yang memuaskan bagi pihak pelapor. Abidin menegaskan, pihaknya menghormati kewenangan dan tugas pokok kejaksaan dalam menjalankan proses penegakan hukum. Meski demikian, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawal dan meminta transparansi atas penanganan perkara tersebut.
Bahkan, ia menyebut perjuangan pengawalan kasus ini belum akan berhenti. Ia mengibaratkan langkah yang dilakukan sebagai sebuah episode yang akan terus berlanjut hingga persoalan mendapatkan kejelasan.
“Sekarang sudah episode ketiga. Nanti akan ada episode keempat, kelima, dan seterusnya. Kami akan terus mengawal persoalan ini,” tegasnya.
Dalam laporan terbarunya, Abidin menyebut terdapat sembilan unsur yang menjadi sasaran pelaporan karena dinilai memiliki keterkaitan dengan kebijakan maupun proses pencairan anggaran tunjangan DPRD.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa laporan tersebut tidak hanya menyasar unsur pimpinan DPRD, tetapi juga seluruh anggota DPRD yang berjumlah sekitar 50 orang, serta jajaran perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran dan pencairan.
Selain persoalan tunjangan, Abidin juga menyinggung isu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp165 juta yang sempat mencuat di tengah polemik tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dalam audiensi dengan kejaksaan, isu TGR Rp165 juta tersebut disebut sebagai informasi hoaks.
Meski demikian, Abidin menilai persoalan TGR perlu dipahami secara utuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, TGR tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan.
Ia menjelaskan adanya perbedaan antara unsur kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau culpa dalam konteks pertanggungjawaban hukum.
“Kalau ada unsur kesengajaan, misalnya melakukan penggelembungan anggaran atau mark up, itu bisa masuk ranah tindak pidana. Sementara kalau sifatnya kelalaian, mekanisme pertanggungjawabannya berbeda dan bisa berupa kewajiban penggantian kerugian,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan TGR tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan atau menghentikan penelusuran dugaan pelanggaran hukum apabila memang ditemukan unsur pidana.
Poin paling krusial yang disorotinya adalah persoalan dasar hukum penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
Ia mengklaim bahwa Kabupaten Kuningan menjadi satu-satunya daerah dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak memiliki Peraturan Bupati (Perbup) sebagai instrumen pengaturan tunjangan tersebut.
Menurutnya, ketiadaan regulasi yang secara khusus menjadi dasar pengukuran besaran tunjangan menimbulkan persoalan serius, terutama dalam menentukan kewajaran dan keabsahan nilai anggaran yang telah dicairkan.
“Bagaimana mau menghitung TGR kalau alat ukurnya saja tidak ada? Perbup-nya tidak ada, apalagi penilaian dari KJPP. Ini yang menjadi persoalan mendasar,” ujarnya.
Abidin juga menyinggung Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 yang menurut pemahamannya menjadi dasar penting dalam melihat kembali persoalan pengaturan tunjangan DPRD sejak 2017 hingga 2025.
Ia bahkan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui mekanisme TGR. Jika ditemukan adanya pengambilan atau pencairan anggaran yang tidak memiliki dasar hukum, menurutnya, harus ada penelusuran menyeluruh terhadap seluruh penggunaan anggaran tersebut.
“Ini bukan hanya persoalan TGR. Kalau memang dasar hukumnya tidak ada, maka seluruh pencairan anggaran dari 2017 sampai 2025 harus ditelusuri. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada penggantian kerugian, sementara aspek hukumnya tidak diselesaikan,” tutupnya. (Icu)


