Praktik ini menambah daftar panjang kritik terhadap DPR, mulai dari transparansi penggunaan dana reses hingga akuntabilitas hubungan kerja antara anggota dewan dengan tenaga ahli mereka.
Di satu sisi, DPR berdalih bahwa kenaikan uang reses dan kundapil diperlukan untuk memperkuat aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun di sisi lain, publik bertanya, benarkah kegiatan itu dijalankan sepenuhnya demi rakyat, atau hanya menjadi celah mempertebal dompet wakil rakyat?
Sejumlah pengamat anggaran menilai keputusan itu bertolak belakang dengan narasi penghematan yang kerap dikumandangkan parlemen.
“Jika bicara hati nurani, justru apabila benar ada kenaikan uang reses inilah yang perlu dikritisi, bukan sekedar pencabutan tunjangan rumah,” ujar seorang pengamat kebijakan publik asal Jakarta yang enggan disebut namanya. (Ali)
