Dengan aturan itu, pihaknya berharap, setiap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkoordinasi dengan pihak sekolah supaya bisa memberikan informasi terkait aturan itu kepada siswa.
Lebih jauh, pihaknya juga menyoroti sekolah yang belum tersentuh program MBG, terutama kecamatan yang dinilai tertinggal. Kasatgas mengaku sudah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk segera dilaunching melayani penerima manfaat.
“Saya sudah instruksikan kepada koorwil SPPI, jika persyaratan dan perlengkapan mendirikan dapur yang sesuai dengan aturan harus diakselerasi segera agar masyarakat tersentuh oleh program nasional,” pungkasnya. (Icu)
