LHP BPK rencananya akan segera dibahas di DPRD Kuningan secara mendalam. Pembahasan akan melibatkan Fraksi-Fraksi DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan SKPD terkait.
“Kita akan bahas di Badan Anggaran, termasuk memanggil SKPD yang bermasalah untuk klarifikasi. Ini penting agar kita tahu akar masalahnya dan bisa mengambil langkah perbaikan,” jelas Ujang.
Ujang memilih melihat opini WDP ini sebagai peringatan dan motivasi, bukan sekadar kegagalan.
“Ini ujian agar kita terus berbenah. Selama 10 tahun WTP, sekarang dapat WDP, artinya ada yang harus diperbaiki. Semoga ini jadi langkah awal untuk kinerja yang lebih baik ke depan,” harapnya. (red)