Ia juga menyoroti bahwa peningkatan kapasitas dan pendampingan menjadi kunci agar pelaku UMKM Kuningan dapat naik kelas dan masuk ke rantai pasok nasional. Menurut Alvin, banyak pelaku usaha makanan olahan sudah mulai mengikuti pelatihan dan pembinaan dari pemerintah, terutama terkait keamanan pangan dan legalitas usaha.
“Minimal UKM punya legalitas pangan, baik izin edar, PIRT, atau sertifikasi lainnya. Itu pintu awal supaya bisa masuk ke sistem,” tegasnya.
Saat ini, kata Alvin, sistem MBG dan rantai pasok digital di tingkat nasional sudah berjalan secara daring dan real-time, melibatkan ahli gizi dan penyusun menu di tiap dapur layanan publik. Karena itu, produk olahan dari UKM lokal seharusnya mulai dipetakan untuk bisa diintegrasikan ke sistem tersebut.
“Kalau produk olahan Kuningan bisa masuk ke sistem itu, misalnya sebagai lauk tambahan atau pencuci mulut, tentu akan memperluas pasar mereka. Minimal produk kita dikenal dan terdaftar,” ujarnya.
Berdasarkan data Diskopdagperin, jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan mencapai sekitar 42.900 unit usaha, dengan 12 ribu di antaranya aktif. Dari angka tersebut, sekitar 7 ribu masih memiliki omset di bawah Rp500 juta per tahun.
“Yang di bawah itu memang belum terkena regulasi tertentu, tapi tetap harus kita dorong agar mereka tumbuh naik kelas,” tegas Alvin.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kualitas, kesiapan, dan legalitas adalah tiga faktor penting agar UMKM Kuningan tidak lagi hanya menjadi penonton dalam program nasional seperti MBG. “Kami di Diskopdagperin akan terus mendampingi, tapi kesiapan tetap harus datang dari pelaku usahanya sendiri,” pungkasnya. (ali)
