KUNINGAN — Kejaksaan Negeri Kuningan bersiap menghadapi gelombang protes. Hari ini, Rabu (11/11/2026), sebanyak 520 orang yang tergabung dalam Gerakan Gabungan Ormas/LSM Peduli Kuningan (GO-PEKA) mengepung kantor kejaksaan sejak pukul 13.00 WIB. Mereka datang menuntut kejelasan penanganan kasus dugaan penyimpangan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang hingga kini dinilai menggantung.
Delapan elemen masyarakat sipil melebur dalam aksi ini: LMP, KORAKAP, BARAK, PENJARA, LINKAR, Pemuda Panca Darma, GAMAS, dan PAKUMAS. Kesepakatan turun ke jalan dikunci lewat dokumen konsolidasi resmi berstempel dan bertanda tangan lengkap dari tiap pimpinan organisasi.
Penanganan perkara ini dinilai tebang pilih dan setengah hati. Koordinator aksi sekaligus Ketua LSM Korakap, Dadang Abdullah, menegaskan bahwa skandal tunjangan dewan tidak berdiri di ruang hampa. Ada relasi kuasa yang melibat eksekutif dan legislatif sekaligus.
”Kasus ini menyangkut dua institusi penting di daerah. Proses penanganannya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada pemanggilan dan pemeriksaan menyeluruh, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, agar kebenaran terungkap secara akuntabel,” tegas Dadang, Selasa (10/11/2026).
Sinyal pergerakan massa sejatinya telah dikirim sejak pekan lalu. Surat pemberitahuan bernomor 001-C1/go-peka-KNG/XI/2026 tertanggal 5 November 2026 sudah mendarat di meja Kapolres Kuningan, dengan tembusan melayang hingga ke Jaksa Agung RI, Kajati Jawa Barat, Bupati, Ketua DPRD, serta Kajari Kuningan sendiri.
Bagi GO-PEKA, kejaksaan tak boleh terus bergeming atau membiarkan bola liar spekulasi meracuni publik. Kini, beban pembuktian ada di tangan Kejari Kuningan: berani buka-bukaan menjabarkan progress perkara, atau memilih bertahan di balik tembok tebal institusi. (Icu)
