KUNINGAN — Sejumlah persoalan mengemuka dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Dalam forum tersebut, warga menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat setempat.
Keluhan utama datang dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desa Tinggar menjadi salah satu lokasi dapur MBG, namun pengelola dan pelaksana program disebut bukan berasal dari warga sekitar. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam program yang seharusnya dapat menggerakkan ekonomi desa.
“Harapannya, pelaku usaha lokal bisa menjadi pemasok tetap bahan baku dapur, sehingga uang yang beredar tetap kembali ke masyarakat,” ujar salah seorang warga.
Menurut warga, kehadiran dapur MBG semestinya tidak hanya menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga membuka peluang bagi petani, peternak, pedagang, dan pelaku usaha kecil di sekitar desa.
Selain itu, warga juga meminta percepatan pembangunan jalan usaha tani yang hingga kini belum tersambung di salah satu kawasan pertanian. Jalan tersebut dinilai penting untuk mempermudah distribusi hasil panen dan menekan biaya produksi.
Di sektor kepemudaan, Karang Taruna Desa Tinggar menyampaikan kebutuhan akan pelatihan di bidang seni, budaya, dan industri hiburan. Para pemuda telah memiliki sejumlah aset seperti sound system, tenda, dan panggung, tetapi belum didukung dengan peningkatan kapasitas manajerial dan teknis.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi workshop dan pagelaran seni sebagai ruang pengembangan keterampilan sekaligus peluang usaha.
Persoalan lain berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program nasional yang diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Pengurus koperasi mengaku masih memerlukan pendampingan, terutama dalam hal promosi, pemasaran, dan pengelolaan usaha.
“Jangan sampai koperasi hanya berhenti sebagai formalitas tanpa aktivitas yang nyata,” kata salah satu pengurus.
Desa Tinggar juga memiliki lahan pertanian dan peternakan yang cukup luas. Namun keterbatasan modal, sarana, dan pendampingan membuat potensi tersebut belum tergarap optimal.
Di sisi lain, perhatian terhadap lansia tunggal dinilai masih minim. Sebuah kelompok relawan yang selama ini memasak dan mendistribusikan makanan kepada para lansia terpaksa menghentikan kegiatan selama lima bulan akibat kekurangan biaya operasional. Padahal, program itu dijalankan secara sukarela oleh lebih dari 100 kader.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ika Siti Rahmatika mengatakan bahwa pengawasan lapangan penting dilakukan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Kehadirannya harus mampu memberdayakan potensi lokal, membuka peluang usaha, dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari,” ujar Ika.
Ia menegaskan seluruh masukan dari warga Desa Tinggar akan menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan kepada instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Kita ingin setiap program yang turun ke desa bukan sekadar terlaksana, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bagi mereka, ukuran keberhasilan program bukan terletak pada banyaknya kegiatan, melainkan pada seberapa jauh program itu menggerakkan ekonomi desa dan menjawab kebutuhan kelompok rentan. ***
