Abdul Haris : TGR Tak Hapus Dugaan Korupsi

KUNINGAN – Dugaan penyimpangan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali mencuat ke permukaan. Isu seputar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini ramai diperbincangkan di kalangan publik, menyusul kabar adanya indikasi praktik manipulatif dan koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seperti disampaikan Pengamat Kuningan Abdul Haris, jika benar telah terjadi penyimpangan sebagaimana yang disinyalir dalam rumor temuan BPK, maka hal tersebut patut diduga kuat sebagai tindak pidana korupsi.

Bahkan, menurut Haris, sekalipun ada pengembalian kerugian negara (TGR) oleh pihak-pihak terkait, hal itu tak serta merta menghapus unsur pidana korupsi yang telah terjadi.

“Pengembalian kerugian keuangan negara bukanlah jalan pintas untuk menghindari proses hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tindakan tersebut tetap dapat diproses secara hukum meski telah mengembalikan dana,” ujar Haris. Kamis (26/6/2025)

Penyebab Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berawal dari temuan dari BPK RI diduga kuat karena ketidaksinkronan pengelolaan kas bendahara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yang pertama adalah pengelolaan kas di bendahara pengeluaran pada Bagian Administasi Pembangunan Setda tidak sesuai dengan ketentuan karena digunakan untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan operasional.

Yang kedua adalah kas di BLUD RSUD 45 Kuningan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan dengan operasional rumah sakit.

Dan yang ketiga adalah belanja tidak terduga untuk penanganan bencana dan SAR tidak direaliasikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. (red)