KUNINGAN – Pelaksanaan haji tahun 2024 menyisakan masalah besar. Eks Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dipanggil KPK dan belum lama ini rumahnya digeledah lembaga antirasuah. KPK menaksir kerugian negara dalam perkara itu sebesar 1 triliun.
Menyimak perkembangan perkara itu, Kementerian Agama Kuningan engan bicara lebih jauh. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kuningan, H. Ahmad Fauzi kepada Cikalpedia.id. menerangkan bahwa penyelenggaraan haji di daerah hanya menyelenggarakan haji reguler. Adapun haji khusus atau plus yang menjadi sorotan KPK dikelola oleh Biro Travel.
“Kami di Kemenag hanya berwenang mengurus penyelenggaraan haji reguler. Adapun haji khusus, sepenuhnya merupakan kewenangan biro travel yang kuotanya disalurkan langsung oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU),” tuturnya, Selasa (19/8), saat ditemui di kantornya di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kuningan.
Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui biro trevel mana yang dipilih oleh Dirjen PHU Kemenag RI dalam kasus penambahan kuota haji yang diduga bermasalah saat ini. Bahkan Ia juga mengaku enggan berkomentar lebih jauh tentang perkara itu. Ia lebih menegaskan, Kemenag Kuningan, dalam hal ini PHU hanya focus pada pelayanan dan pelaksanaan haji reguler.
“Jumlah jamaah haji di kita (Kuningan) dalam tiga tahun terakhir relatif stabil dengan tren peningkatan pada tahun ini. Pada 2023 dan 2024, kuota jamaah haji Kuningan masing-masing berkisar 940 orang, sementara pada 2025, jumlah naik sekitar 1.008 jamaah,” ungkapnya.
